Jakarta,JNTv – Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Kapolda Metro Jaya. Aksi tersebut akan digelar pada Selasa, 16 September 2025, dengan rute KPK RI, Kejaksaan Agung RI, hingga Kementerian PUPR,Sabtu/23/09/2025.
Aliansi Pemuda Peduli Pembangunan Provinsi Maluku Utara yang bernaung di bawah SEMMI Malut menyoroti sejumlah proyek infrastruktur di Maluku Utara yang diduga kuat bermasalah dan sarat praktik korupsi.
Dalam surat tersebut, SEMMI Malut menyinggung sedikitnya tiga proyek strategis yang patut dicurigai:
1. Proyek penahan tebing di ruas jalan Ekor Subaim-Maba, Halmahera Timur dengan rekanan PT. Buli Bangun senilai Rp48 miliar lebih dari APBN 2024. Pekerjaan yang baru dibangun tahun ini disebut sudah mengalami kerusakan, bahkan ambruk, akibat lemahnya pengawasan. Proyek ini melekat pada PPK 1.3 Rifani Harun ST, MT Satker Wilayah I BPJN Maluku Utara.
2. Pekerjaan penggantian jembatan di ruas jalan nasional Sagea-Patani, Halmahera Tengah senilai Rp29 miliar lebih dengan rekanan PT. Karya Usaha Mandiri Utama. SEMMI Malut menyoroti proyek yang melekat pada PPK 2.2 Yusep Lingga Suproni ST, MT, serta Kepala Satker Wilayah II BPJN Malut Anggiat Adi Gunawan Napitupulu, karena proyek berlangsung tanpa mencantumkan nomor kontrak maupun tanggal kontrak, yang jelas-jelas melanggar UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Proyek preservasi jalan Sowali-Sakakube senilai Rp14 miliar lebih dengan rekanan PT. Sinar Putra Pratama. Proyek ini juga disebut bermasalah dan kembali menyeret nama Rifani Harun ST, MT selaku PPK 1.3 bersama Kepala Satker Muhammad Ulwan Talaohu.
Lewat aksi ini, SEMMI Malut mengajukan dua tuntutan utama:
1. Mendesak Mabes Polri dan Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait yakni Rifani Harun ST, MT; Yusep Lingga Suproni ST, MT; Muhammad Ulwan Talaohu; serta Anggiat Adi Gunawan Napitupulu.
2. Menuntut Kementerian PUPR khususnya Kepala BPJN Maluku Utara Navy Anugrah Umasangaji ST, MT untuk segera mengevaluasi dan mencopot para pejabat yang dianggap terlibat.
Aksi ini akan dikoordinatori oleh Sarjan H Rivai, Ketua PW SEMMI Malut, dengan massa aksi sekitar 50 orang. Titik kumpul ditetapkan di Tugu Proklamasi, dengan atribut aksi berupa mobil komando, spanduk, bendera Merah Putih, hingga alat peraga lainnya.
SEMMI Malut menegaskan, persoalan korupsi di sektor pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara bukan lagi sekadar isu, melainkan ancaman serius terhadap kualitas infrastruktur dan hak rakyat untuk menikmati hasil pembangunan.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga membunuh masa depan rakyat Maluku Utara. Karena itu kami menuntut aparat penegak hukum dan Kementerian PUPR untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Sarjan H Rivai dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.(**)
t4ixdy