Halmahera Selatan,JNTv – Gelombang perlawanan mahasiswa kembali mencuat di Maluku Utara. Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malut resmi menyerukan aksi besar-besaran di setiap cabang HMI se-Malut sebagai bentuk protes terhadap represifitas aparat kepolisian di Halmahera Selatan (Halsel). Seruan itu menjadi penanda bahwa bara perlawanan mahasiswa belum padam dan justru semakin membesar,Selasa/02/09/2025.
Dalam seruannya, Badko HMI Malut menegaskan lima tuntutan mendasar. Pertama, mendesak Presiden untuk segera mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Kedua, menuntut pencopotan Kapolres Halsel yang dinilai gagal mengayomi dan justru represif terhadap gerakan mahasiswa. Ketiga, menekan agar reformasi UU Polri segera dilakukan sebagai jalan keluar dari krisis kepercayaan publik.
Tuntutan keempat adalah mendesak pengusutan tuntas keterlibatan jenderal Polri yang diduga menjadi backing tambang ilegal di Malut. Sedangkan tuntutan kelima, meminta penindakan tegas terhadap aparat kepolisian yang diduga menjadi beking bisnis haram narkoba di Maluku Utara. Deretan tuntutan tersebut menjadi pukulan telak terhadap institusi Polri yang tengah mengalami krisis kepercayaan di mata publik.
Kemarahan Badko HMI Malut semakin membara setelah Ketua Kohati Badko Malut menjadi korban represif aparat dalam aksi unjuk rasa di Halsel. Peristiwa itu menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis dan semakin menegaskan wajah buram demokrasi di daerah ini. “Melukai satu kader sama halnya melukai seluruh HMI se-Indonesia,” tegas sejumlah aktivis.
Situasi di Halsel dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Alih-alih menjalankan fungsi perlindungan, aparat justru berubah menjadi alat represi yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Fakta ini kian memperkuat alasan mengapa aksi besar-besaran harus dilakukan oleh setiap cabang HMI di Maluku Utara.
Seruan aksi yang digaungkan Badko HMI Malut bukan sekadar gertakan. Mereka berkomitmen turun ke jalan, menyuarakan perlawanan, sekaligus menuntut pertanggungjawaban Kapolri dan Kapolres Halsel. “Keadilan harus ditegakkan, bukan dipermainkan oleh aparat,” ungkap salah satu koordinator aksi.
Publik kini menunggu bagaimana respons Polri terhadap desakan mahasiswa. Jika tuntutan tidak digubris, maka gelombang aksi dikhawatirkan akan meluas hingga ke tingkat nasional. Sebab, isu yang diangkat bukan sekadar kepentingan lokal, melainkan menyentuh akar persoalan integritas institusi Polri di seluruh Indonesia.
HMI Malut dengan lantang menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang kader mereka yang menjadi korban kekerasan, melainkan tentang melawan ketidakadilan yang semakin menindas rakyat. “Jika aparat terus membungkam suara mahasiswa, maka sejarah akan mencatat Polri sebagai musuh demokrasi,” pungkas mereka.(**)
