HALSEL, JNTv – Mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Halmahera Selatan justru diduga disalahgunakan. Sebuah kendaraan dinas terlihat dipakai mengangkut bahan-bahan kios milik oknum tertentu, bukan untuk keperluan kedinasan,Jumat/29/08/2025.
Fakta mencengangkan itu menjadi sorotan publik, setelah warga mendapati mobil dinas tersebut melintas dengan muatan penuh barang kebutuhan kios. Ironisnya, kejadian itu berlangsung di siang bolong, seakan menunjukkan bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas bukan lagi hal yang perlu ditutupi.
Warga menilai tindakan itu adalah bentuk arogansi sekaligus pelecehan terhadap fungsi mobil dinas yang dibeli dengan uang rakyat. “Kalau mobil dinas dipakai angkut dagangan kios, lantas di mana fungsi pengawasan dan penegakan aturan dari Satpol-PP itu sendiri?” sindir salah satu warga Babang.
Satpol-PP yang seharusnya berdiri sebagai garda depan penegakan Perda, justru tercoreng dengan ulah segelintir oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kejadian ini semakin memperkuat pandangan masyarakat bahwa praktik penyalahgunaan fasilitas negara masih marak di tubuh birokrasi Halsel.
Kendaraan dinas bukanlah milik pribadi pejabat atau aparatur, melainkan aset negara yang harus dijaga, dirawat, dan digunakan sesuai kebutuhan kedinasan. Penggunaan di luar kepentingan resmi jelas melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum maupun etik.
Aktivis di Halsel pun angkat bicara. Mereka mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera menindak tegas oknum Satpol-PP yang kedapatan menggunakan mobil dinas tidak sesuai peruntukannya. “Jangan sampai ada pembiaran. Kalau dibiarkan, maka fasilitas negara akan terus dijadikan alat cari untung pribadi,” tegas salah satu aktivis muda.
Kasus ini juga membuka tabir lemahnya pengawasan internal terhadap penggunaan aset pemerintah daerah. Jika satu kasus seperti ini bisa terungkap, bukan tidak mungkin banyak kendaraan dinas lain dipakai bebas untuk urusan pribadi tanpa takut konsekuensi hukum.
Masyarakat kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah, khususnya Satpol-PP sebagai lembaga yang selama ini kerap menindak masyarakat kecil. Publik menilai, jika aparat bisa menertibkan warga, maka mereka pun harus memberi contoh dengan menjaga integritas dan disiplin terhadap aturan.
Sorotan tajam ini diharapkan tidak berhenti pada sebatas isu. Transparansi, penindakan, dan sanksi nyata harus ditegakkan, agar citra Satpol-PP tidak semakin hancur di mata masyarakat Halsel. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang dirugikan ketika fasilitas negara diperlakukan sebagai milik pribadi.
About the Author
