HALSEL,JNtv – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DDS) di Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, semakin menyeruak ke permukaan. Sorotan publik kian tajam setelah informasi menguat soal adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Kasus ini menjadi perhatian serius Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
Kepala Dinas Inspektorat Halsel, dengan tegas menyatakan akan turun tangan langsung melakukan audit investigatif khusus terhadap Kepala Desa Toin. Langkah ini diambil sebagai respon atas banyaknya laporan masyarakat yang menilai pengelolaan DDS di desa tersebut penuh kejanggalan dan sarat penyimpangan.
Menurut Kadis Inspektorat, audit ini bukan hanya sekadar pemeriksaan rutin, melainkan langkah investigatif untuk memastikan transparansi serta kepastian hukum. “Kami tidak akan main-main. Audit ini akan saya kawal langsung, agar tidak ada ruang bagi manipulasi data maupun rekayasa laporan,” tegasnya.
Masyarakat Desa Toin sebelumnya telah menyuarakan keresahan mereka terkait pengelolaan dana desa yang dianggap tidak menyentuh kepentingan publik. Program pembangunan yang mestinya menjadi prioritas justru diduga mangkrak, sementara alokasi dana bernilai ratusan juta rupiah tidak jelas pertanggungjawabannya.
Desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas juga terus bergema. LSM dan sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyebut, jika audit ini tidak transparan, mereka siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan betapa publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.
Kadis Inspektorat menegaskan, audit yang akan dilakukan mencakup seluruh aspek penggunaan DDS, mulai dari tahap perencanaan, realisasi anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban. “Kalau terbukti ada penyimpangan, tentu konsekuensinya jelas: proses hukum,” katanya menambahkan.
Sikap tegas Inspektorat Halsel ini menjadi sinyal bahwa kasus dugaan penyimpangan DDS Desa Toin tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bupati Halsel pun dikabarkan memberi perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat DDS merupakan program pemerintah pusat yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa.
Publik kini menanti realisasi janji Inspektorat untuk benar-benar mengungkap praktik korupsi dana desa yang kian marak. Transparansi dan ketegasan aparat pengawas keuangan daerah akan menjadi ujian, apakah penegakan aturan berjalan di atas kepentingan rakyat, atau kembali mandek di meja birokrasi.
