Halmahera Selatan ,JendelanewsTV.com – Saat ini kondisi desa menampilkan suasana kacau di Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, mendadak viral di kalangan masyarakat. Dalam suasana tersebut, tampak warga melakukan pemalangan kantor desa dan menuntut kehadiran Kepala Desa Toin yang disebut-sebut telah lama mangkir dari tugasnya karena lebih sering berada di kabupaten tanpa kejelasan.
Situasi ini memicu keresahan publik, terutama di kalangan warga Desa Toin yang merasa ditelantarkan oleh pemimpin desanya sendiri. Sementara desa dihadapkan pada berbagai persoalan—mulai dari pemasangan meteran listrik yang tidak merata, tidak transparannya pengelolaan dana desa, hingga konflik internal antar warga yang tak kunjung diselesaikan, namun Kepala Desa justru tak terlihat batang hidungnya.
“Kepala Desa ke mana? Kami butuh pemimpin, bukan bayang-bayang. Desa ini seperti kapal tanpa nahkoda!” kata Hatono, salah satu tokoh Masyarakat desa yang turut terlibat dalam aksi pemalangan kantor desa, dalam wawancara dengan jurnalis media ini pada Senin (30/6/2025).
Aksi protes tersebut bahkan berujung pada pemasangan spanduk yang berbunyi “BUPATI BASSAM KASUBA DIMINTAI COPOT KEPALA DESA FAHMI TAHER, warga jga menyampaikan, Kepala Desa Jangan Cuma di Kantor Kabupaten, Kami Butuh Solusi di Sini!” dan “Datang Urus Desa, Jangan Urus Diri Sendiri!”. Aksi ini menyedot perhatian netizen yang ikut menyoroti peran dan tanggung jawab kepala desa.
Dalam keterangan terpisah, seorang warga lanjut usia, enggang tidak mau di sebut namanya, mengaku kecewa berat. “Kami yang pilih dia, tapi setelah duduk, kami tidak pernah lihat dia urus desa ini. Mau urus kebun bantuan saja tidak jelas, apalagi bantuan lain,” ujarnya lirih.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Kepala Desa Toin disebut-sebut kerap berada di ibu kota kabupaten dengan alasan urusan administrasi dan koordinasi, namun tidak pernah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada warga maupun kepada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan, beberapa kali undangan musyawarah desa tidak dihadiri oleh kepala desa, yang semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap tanggung jawab struktural.
Menanggapi persoalan ini, pihak Kecamatan Botang Lomang langsung bergerak cepat. Camat Botang Lomang, dalam pernyataan resminya, mengaku prihatin dan sedang mempersiapkan laporan-laporam yang sudah di kantong agar dapat di sampaikan kepada Pak Bupati untuk dapat merespon keluhan warga terhadap Kepala Desa Toin.
“Kami tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini berlarut. Kepala desa memiliki kewajiban berada di desa, melayani masyarakat, bukan mseperti ini. Dalam waktu dekat saya yakin dan percaya, Pak Bupati akan merespon keluhan masyarakat desa toin,” tegas Camat.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan turut menanggapi laporan warga dan akan menyampaiakan kepada Bupati Halmahera Selatan agar dapat di tindak lanjuti keluhan warga.
Kasus ini menjadi preseden penting bagi pengawasan tata kelola pemerintahan desa, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kabupaten. Ketika kepercayaan publik terhadap pemimpin desa mulai luntur, stabilitas sosial pun ikut terganggu.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Toin belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh tim redaksi melalui telepon dan pesan singkat namun yang di dapati awak media adalah pemblokiran kontak terhadap awak media.
Warga Desa Toin berharap pemerintah kabupaten segera mengambil tindakan tegas demi mengembalikan stabilitas pemerintahan dan kehidupan sosial mereka yang kini dirundung ketidakpastian.
Redaksi : Limpo
Editor : TB
