Halmahera Selatan, JendelaNewsTv.com – Selasa, 17 Juni 2025
Kemarahan warga Desa Sabatang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), semakin memuncak. Setelah sebelumnya Kepala Desa Sabatang, Imran Wahid, diduga melakukan pemotongan gaji perangkat desa secara sepihak, kini muncul dugaan baru bahwa Camat Kasiruta Barat, Halifat Wahid, turut membekingi dan membiarkan tindakan Kades tanpa penindakan.
Masyarakat menilai sikap Camat yang cenderung ikut terlibat dan terkesan melindungi Kepala Desa yang sudah berulang kali dilaporkan, sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran etika jabatan dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Desakan agar Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi kedua pejabat tersebut pun makin keras disuarakan oleh warga dan tokoh masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, Camat Halifat Wahid dan Kades Imran Wahid diketahui memiliki hubungan kekerabatan. Dugaan konflik kepentingan inilah yang memperkuat keyakinan warga bahwa Camat melindugi danb mengbekup terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa.
“Ini bukan hanya soal gaji perangkat yang ditahan, tapi sudah menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang rusak. Dan Camat malah kasiruta barat diduga kaluar masuk OPD demi melindungi kades sabatang. Apa karena ada hubungan keluarga? Kalau begini terus, keadilan untuk masyarakat Sabatang tidak akan pernah ditegakkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Imran Wahid yang menjabat sebagai Kepala Desa Sabatang sejak awal 2024, diduga menahan gaji beberapa perangkat desa, termasuk Kepala Urusan (Kaur) dan sejumlah Ketua RT. Penahanan itu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak disertai dengan penjelasan tertulis.
“Gaji kami ditahan sejak tiga bulan terakhir. Padahal kami bekerja seperti biasa, tidak ada surat teguran, tidak ada klarifikasi apa pun. Kami hanya disuruh diam dan terima saja,” ungkap salah satu Ketua RT.
“Kami tidak butuh pemimpin yang bermain-main dengan amanah. Kami ingin keadilan. Kalau tidak ada respon dari Bupati, kami siap turun ke kabupaten untuk menyuarakan ini langsung,” tegas salah satu warga dalam pernyataan sikapnya.
“Camat seharusnya menjadi pengawas dan fasilitator, bukan menjadi pelindung bagi kepala desa yang menyimpang. Jika ini terus dibiarkan, maka wibawa pemerintahan kecamatan pun dipertanyakan,” ujar Warga sabatang
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola desa di Halsel yang kerap memicu konflik horizontal dan ketidakpercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan. Bupati Halsel diharapkan segera mengambil tindakan konkret guna menyelamatkan integritas birokrasi di tingkat bawah.
“Jika Bupati diam, maka ini akan menjadi preseden buruk. Kami berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan tim independen agar transparan,” kata salah satu aktivis Desa.
Redaksi | Limpo
Editor : Limpo
About the Author
