Halsel, JendelaNewsTV.com – Masyarakat Desa Sabatang, Kabupaten Halmahera Selatan, menuntut pencopotan Kepala Desa (Kades) Imran Wahid yang diduga menyalahgunakan jabatan dengan menahan gaji perangkat desa, termasuk Kaur dan sejumlah Ketua RT, sejak pergantian perangkat di awal masa jabatannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, pergantian sejumlah Ketua RT dan seorang Kaur dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai regulasi. Ironisnya, gaji mereka selama beberapa bulan belum juga dibayarkan.
“Pergantian tanpa prosedur, dan gaji kami belum dibayar hingga sekarang,” ungkap salah satu warga kepada JendelaHukum.id.
Selain itu, warga juga menyoroti kebijakan sistem rolling penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 yang dinilai tidak berdasarkan kriteria yang jelas. Mereka menduga penerima resmi digantikan dengan kerabat atau orang-orang dekat kepala desa.
“Kami melihat ada keluarga dan orang dekat Kades yang dimasukkan sebagai penerima BLT, sementara warga yang berhak justru digugurkan,” tambah warga lainnya.
Tak hanya itu, proyek-proyek desa diduga dikelola secara tertutup oleh Kades dan perangkat barunya, tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat.
“Proyek desa, program ketahanan pangan, hingga kegiatan pemuda dan PKK, semua ditangani secara tertutup. Aspirasi warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) pun tidak didengar,” jelas mereka.
Warga juga mengungkap dugaan praktik eksklusivitas dalam organisasi PKK. Menurut mereka, pengelolaan PKK hanya melibatkan istri-istri perangkat desa, tanpa keterlibatan masyarakat umum.
“PKK seolah hanya milik istri para pemegang kekuasaan. Tidak satu pun ibu-ibu warga biasa yang dilibatkan,” keluh warga.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Imran Wahid belum memberikan klarifikasi resmi. Namun BPD Desa Sabatang mengaku tengah melakukan investigasi internal terkait dugaan penahanan gaji dan manipulasi data BLT.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal gaji dan bantuan, tetapi soal keadilan sosial, transparansi, dan tata kelola desa yang sehat. Warga berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk reformasi menyeluruh di pemerintahan Desa Sabatang.
(Biro Halsel / Utam Saputra)
Editor: (TB)
