Tidore, 23 Oktober 2025 — Pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara tidak bisa dilepaskan dari peran besar Kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Secara geografis, Sofifi merupakan bagian dari wilayah adat Kesultanan Tidore sekaligus berada dalam wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat mendampingi Jou Sultan Tidore, Husain Alting, dalam pertemuan bersama Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary, di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (23/10/2025).
Menurut Ahmad Laiman, penetapan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara memiliki akar sejarah panjang yang berhubungan erat dengan wilayah administratif Tidore, yang pada masa lalu masih bergabung dengan Kabupaten Halmahera Tengah.
> “Sofifi berada dalam wilayah Kesultanan Tidore dan menjadi bagian dari administratif Pemerintah Kota Tidore. Namun kami bersama Kesultanan tidak pernah merasa menguasai segalanya. Kami justru mendukung setiap langkah perencanaan pembangunan yang dapat mempercepat kemajuan kawasan Sofifi,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, Kota Tidore memiliki potensi besar di sektor pariwisata dengan kekayaan budaya dan alam yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah.
> “Kami berharap pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat di kawasan Sofifi. Pemerintah Kota juga terus berkomitmen mengembangkan potensi wisata dan budaya yang dimiliki Tidore,” tambahnya.
Sementara itu, Jou Sultan Tidore Husain Alting menegaskan kembali bahwa Sofifi adalah wilayah adat Kesultanan Tidore yang juga termasuk dalam wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan.
> “Pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Kami berharap kehadiran Ibu Direktur dapat membawa perhatian lebih besar terhadap peran historis Tidore bagi NKRI, demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya Tidore,” tutur Sultan Husain.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, Ika Retna Wulandary, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan menyusun master plan pembangunan kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
> “Kami ingin mengintegrasikan seluruh dokumen perencanaan yang selama ini masih terpisah menjadi satu kesatuan dalam master plan pembangunan. Hingga tahun 2025, dokumen tersebut belum sepenuhnya rampung, sehingga kami membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk empat kesultanan di Maluku Utara,” ungkapnya.
Ika menambahkan, aspek budaya dan sejarah menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan Sofifi.
> “Aspek kesultanan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam perencanaan wilayah di Maluku Utara. Nilai budaya dan adat istiadat menjadi masukan penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tahap awal penyusunan pre-master plan akan difokuskan pada penataan dan pengembangan kawasan yang lebih optimal dan ramah lingkungan, dengan target penyelesaian fase pertama pada akhir tahun 2025.
Di akhir pertemuan, Perangkat Kesultanan Tidore, Ishak Naser, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi.
> “Kesultanan Tidore mendukung sepenuhnya upaya percepatan pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi agar infrastruktur dan berbagai fasilitas dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
