Ternate – Wakil Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Farida Farichah, menegaskan pentingnya percepatan operasionalisasi Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Regional KDKMP di Bela Hotel, Kota Ternate, Jumat (3/10/2025).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Menurut Farida, setelah melewati tahap pembentukan, KDKMP kini memasuki fase penguatan yang membutuhkan manajemen profesional, sumber daya manusia berkualitas, tata kelola akuntabel, serta pengawasan internal maupun eksternal yang efektif.
“Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan untuk memudahkan koperasi mengakses modal kerja maupun belanja modal. Namun, akses ini harus didukung dengan proposal usaha matang, kemitraan produktif, serta rencana bisnis yang realistis agar koperasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan,” jelas Farida.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembaruan data operasional melalui aplikasi SIMKOPDES secara rutin sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pembiayaan tepat sasaran.
“Forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi strategi. Mari kita petakan kebutuhan, identifikasi kendala, dan rumuskan rencana aksi bersama. Kementerian Koperasi bersama Satgas Pusat siap mengawal, tetapi keberhasilan tetap ada di tangan kita semua,” tegasnya.
Farida optimistis, dengan semangat gotong royong, KDKMP dapat menjadi tonggak baru bagi koperasi modern Indonesia. “Insya Allah, dengan kerja keras dan pengawasan konsisten, KDKMP akan menjadi kisah sukses yang mengangkat ekonomi rakyat menuju kesejahteraan merata,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Wamenkop meminta dinas terkait melakukan sosialisasi ke KDKMP di masing-masing wilayah agar gerakan koperasi modern semakin dipahami dan diimplementasikan masyarakat.
Rakor Regional ini juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Kementerian Koperasi, Sekda Malut Samsuddin A. Kadir, para bupati/wali kota, serta perwakilan Dinas Koperasi dari sejumlah provinsi, termasuk Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
