HALSEL,JNTv – Tahapan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) yang digelar sebagai bagian dari proses menuju Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan dinilai tidak berjalan maksimal.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel menyoroti bahwa Rapimpurda tidak menghasilkan keputusan penting, khususnya terkait penetapan Pengurus Kecamatan (PK) yang menjadi agenda krusial menjelang Musda.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan bahwa pengabaian agenda penetapan PK dapat mengancam legitimasi pelaksanaan Musda KNPI Halsel. “Rapimpurda semestinya menjadi forum strategis untuk menyelesaikan persoalan teknis, terutama penetapan PK. Namun faktanya, hal itu justru terabaikan. Jika kondisi ini dibiarkan, Musda berpotensi batal atau setidaknya cacat prosedur,” ujarnya.
Menurut Harmain, penetapan PK bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar sahnya peserta Musda. “Tanpa kejelasan PK, sulit memastikan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi. Ini bisa menimbulkan konflik baru di internal KNPI Halsel,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, GPM Halsel mendesak panitia pelaksana maupun Steering Committee (SC) Musda untuk segera memperbaiki tahapan yang belum tuntas, khususnya penetapan PK.
“Kami berharap ada sikap tegas dari panitia, agar Musda tidak menjadi ajang formalitas belaka,” kata Harmain.
Lebih jauh, ia juga menilai Karateker KNPI DPD II Halsel gagal menyelenggarakan Musda secara profesional. “Kalau tahapan dasar saja diabaikan, bagaimana mungkin kita bicara tentang hasil Musda yang sah dan berkualitas?” pungkasnya.
