Halmahera Selatan, JNtv – Kondisi SDN 45 Toin, Kecamatan Botang Lomang, kini menjadi sorotan tajam publik. Bangunan sekolah yang nyaris ambruk, retakan pada dinding utama, plafon rapuh, hingga pagar sekolah yang porak-poranda, seolah dibiarkan begitu saja tanpa perhatian serius dari pihak sekolah maupun dinas terkait.
Situasi ini tidak hanya mencoreng wajah pendidikan di Halmahera Selatan, tetapi juga mengancam keselamatan siswa yang setiap hari tetap beraktivitas di dalam ruang belajar yang rawan roboh.
Dugaan kelalaian Kepala Sekolah, Masud Abdulla, semakin mencuat. Informasi yang dihimpun tim Jendelanewstv.com di lapangan menyebutkan, sejak beberapa tahun terakhir tidak ada langkah konkret yang diambil untuk melakukan perbaikan maupun usulan rehabilitasi menyeluruh. Padahal, pemerintah pusat maupun daerah rutin menyalurkan dana perawatan dan rehabilitasi sekolah dasar. Fakta inilah yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa ada pembiaran, bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran perawatan sekolah.
Sorotan keras datang dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara. Melalui Ketua, Sarjan Hi Rifai, SEMMI menuding Kepala Dinas Pendidikan Halsel bersama Kepala Sekolah SDN 45 Toin telah menutup mata terhadap penderitaan siswa. Mereka menilai, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis bangunan, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pendidikan di tingkat daerah.
“Ini bukan lagi soal retakan tembok atau plafon yang hampir roboh. Ini soal nyawa anak-anak kita yang dipertaruhkan. Bupati harus berani mencopot kepala sekolah yang lalai dan tidak memiliki tanggung jawab moral. Jika tidak, maka kami anggap Bupati ikut membiarkan generasi Halsel belajar di gedung maut,” tegas Sarjan Hi Rifai.
“Bupati tidak boleh hanya diam. Kepala sekolah seperti ini sudah seharusnya dicopot, karena jelas-jelas mengabaikan tanggung jawabnya. Kalau Bupati juga ikut bungkam, berarti pemerintah daerah sedang melegitimasi kelalaian yang bisa berujung pada tragedi,” lanjut Sarjan.
Ia menambahkan, SEMMI Malut siap mengawal persoalan ini hingga ke meja penegak hukum jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Kalau pemerintah daerah masih diam, maka jelas ada pembiaran sistemik. Kami akan turun ke jalan, dan membawa masalah ini ke ranah hukum. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak. Copot kepsek sekarang juga.”Tutup Sarjan.
