Halmahera Selatan,JendelanewsTV.com – Alih-alih memberikan klarifikasi atau tanggapan yang bijak terhadap pemberitaan media mengenai kelayakan Madrasah Aliyah (MA) Pasir Putih di Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua Yayasan MA Pasir Putih justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menyebut berita yang dimuat sebelumnya sebagai “isu murahan”, sebuah pernyataan yang dinilai melecehkan profesi jurnalis dan kebebasan pers.
Pernyataan itu muncul ketika salah satu awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan mengenai temuan dan kritik masyarakat yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, fasilitas sekolah, serta dugaan adanya pengelolaan yang tidak transparan oleh yayasan. Alih-alih sebelum awak media konfirmasi, justru mendapat sebuah kiriman tangkapan layar di grup Buton, Di dalamnya ketua yayasan menyampaikan penjelasan yang objektif, Ketua Yayasan justru menunjukkan sikap emosional.
“Berita yang mereka buat itu hanya isu murahan, tidak perlu ditanggapi. Itu hanya cari sensasi,” ujar Ketua Yayasan dengan nada tinggi , Senin (28/7/2025).
Sikap tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kalangan jurnalis, aktivis pendidikan, hingga tokoh masyarakat Obi Utara. Mereka menilai bahwa respons yang diberikan oleh Ketua Yayasan sangat tidak pantas, apalagi berkaitan dengan isu penting seperti kelayakan lembaga pendidikan dan hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Sikap seperti itu memperlihatkan bahwa pihak yayasan tidak terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Padahal, pendidikan adalah urusan publik, dan jika ada masalah, semestinya diklarifikasi, bukan malah menyerang media,” Sarjan H Rifai, aktivis dari SEMMI Maluku Utara.
Sebelumnya, berita tentang kelayakan MA Pasir Putih sempat menjadi sorotan setelah beberapa siswa dan warga melaporkan kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan, mulai dari ruang belajar yang tidak layak, kurangnya tenaga pengajar berkualifikasi, hingga dugaan pengelolaan dana BOS dan sumbangan masyarakat yang tidak transparan bahkan lahan sekolah tidak ada.
Media mencoba menyeimbangkan pemberitaan dengan meminta konfirmasi langsung dari Ketua Yayasan dan pihak Kepala Sekolah, namun sebum di konfirmasi justru mendapatkan respons negatif.
Sementara itu, pihak Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang membawahi pengawasan lembaga pendidikan berbasis keagamaan diminta turun tangan untuk mengevaluasi kinerja MA Pasir Putih, termasuk peran Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah.
“Saya kira ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jika pihak yayasan tidak kooperatif, maka Kemenag harus tegas mengambil langkah,” tegas salah satu toko masyarakat desa pasir putih
Hingga berita ini diturunkan, belum ada permintaan maaf atau klarifikasi ulang dari Ketua Yayasan terkait pernyataannya kepada media. Namun desakan publik agar instansi terkait turun tangan semakin menguat, demi memastikan lembaga pendidikan berjalan sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan dan nilai-nilai profesionalisme.(Tim.red
