Halmahera Selatan,JendelanewsTV.com — Aksi pemalangan Kantor Desa Toin yang dilakukan oleh Masyarakat pada pekan lalu akhirnya memaksa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Camat Botang Lomang untuk turun langsung ke lapangan guna merespons aspirasi dan keluhan masyarakat.
Warga Desa Toin, yang terdiri dari berbagai unsur tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu rumah tangga, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja aparatur desa yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaan dana desa, serta kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini memicu ketegangan yang berujung pada aksi pemalangan kantor desa sebagai bentuk protes simbolik.
DPMD Halmahera Selatan, yang diwakili oleh Seksi Pemerintahan Desa, bersama Camat Botang Lomang, hadir dalam pertemuan terbuka yang digelar di kantor desa, Senin (30/6/2025). Dalam dialog tersebut, pihak pemerintah mendengarkan langsung keluhan warga yang disampaikan dengan penuh emosi namun tetap dalam koridor yang tertib.
Salah satu Mayaraka Desa Toin, Aden Kader, dengan lantang menyampaikan keresahannya di hadapan pejabat yang hadir. “Kami ini bukan boneka! Kami ini rakyat! Kami yang mengantar Bupati ke jabatannya, tapi kenapa sekarang kami malah ditinggal? Kalau memang beliau pemimpin sejati, datang dan buka sendiri palang ini!” seru Aden disambut tepuk tangan dan dukungan warga lainnya.
Warga menuntut agar pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa serta mendesak adanya audit terbuka atas penggunaan anggaran dana desa selama dua tahun terakhir. Selain itu, mereka juga meminta, pihak DPMD dan camat mendorong Kepala Desa yakni Fahmi Taher agar dapat mengantikan uang meteran listrik yang di pasang masyarakat secara mandiri, bukan hanya itu, mereka juga meminta agar proses musyawarah desa kembali ditegakkan sebagai forum utama pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Camat Botang Lomang menyampaikan apresiasi atas keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Ia berjanji akan menyampaikan seluruh masukan dan tuntutan kepada pihak terkait di tingkat kabupaten.
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk menenangkan suasana, tetapi juga untuk memastikan bahwa suara warga Desa Toin sampai ke meja Bupati dan DPMD. Kami akan mendorong agar dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap jajaran pemerintah desa,” ujar Camat di hadapan ratusan warga yang hadir.
Sementara itu, perwakilan DPMD ketika ingin di wawancarai awak media, belau menegaskan, bahwa soal memberikan keterangan ataukah memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang di lontarkan awak media, itu bukan rana beliau karena sudah di sampaikan oleh bupati bahwa kami tidak bisa memberikan keterangan apapun terkecuali Kepala Dinas atakah bupati langsung,” Ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Desa Toin telah berangsur kondusif. Aksi pemalangan kantor desa sudah bisa di kendalikan sehingga masyarakat membuka ruang dialog lanjutan, menunggu hasil tindak lanjut dari pemerintah kabupaten dalam waktu dekat. Warga menegaskan jika tidak ada tindakan yang di ambil oleh pemerintah kabupaten dengan waktu yang sudah di tentukan, maka hukumnya wajib kami palang kantor desa kedepanya lebih sadis di bandingkan dengan sebelumnya.
Kisruh di Desa Toin menjadi potret kecil dari dinamika pemerintahan desa yang masih memerlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola desa di seluruh wilayah Halmahera Selatan khusnya di desa toin, Kec.Botang Lomang.
Redaksi : Limpo
Editor : TB
