Halmahera Selatan,JendelanewsTV.com – Aksi pemalangan Kantor Desa Toin yang dilakukan oleh warga sebagai bentuk protes terhadap kinerja kepala desa terus berlanjut. Meski Camat Botang Lomang bersama perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan telah merespons cepat dan datang langsung ke lokasi, kekecewaan warga tetap tak terbendung karena Kepala Desa Toin tak kunjung hadir di tengah masyarakat yang sedang bergolak.
Kedatangan Camat dan tim DPMD pada Senin (30/6/2025) disambut antusias oleh masyarakat, yang berharap kehadiran pemerintah kecamatan dan kabupaten dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik yang selama ini mereka rasakan tak ditanggapi serius. Pertemuan terbuka digelar di depan kantor desa, dihadiri oleh tokoh adat, pemuda, ibu-ibu rumah tangga, dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Namun suasana menjadi tegang saat Camat mengumumkan bahwa Kepala Desa Toin kembali tidak dapat hadir dalam pertemuan penting tersebut. Warga sontak menunjukkan ekspresi kecewa. Sebagian bahkan meninggalkan lokasi sebelum dialog selesai, menganggap absennya kepala desa sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap krisis yang sedang berlangsung.
“Kami menunggu. Kami sudah buka ruang dialog. Tapi Kepala Desa malah terus menghilang. Bagaimana mungkin masalah selesai kalau pemimpinnya tidak hadir?” ungkap Parto, tokoh pemuda.
Masyarakat menilai ketidakhadiran kepala desa bukan hanya bentuk pelanggaran etika kepemimpinan, tapi juga penghinaan terhadap warga yang telah bersabar dan memberi kepercayaan sejak awal. Mereka mengungkapkan berbagai persoalan mendesak yang kini melilit desa, mulai dari tidak di kembalikan uang meteran listrik yang di pasang mandiri olah masyarakat dan penyaluran dana bantuan langsung tunai, tidak adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan desa, hingga konflik internal antarwarga yang tak kunjung ditengahi oleh pemerintah desa.
Camat Botang Lomang dalam pernyataannya mencoba menenangkan warga dan menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami akan terus kawal proses ini. Ketidakhadiran kepala desa memang menjadi kendala utama, namun kami sudah berkoordinasi dengan DPMD untuk mengambil langkah administrasi dan pembinaan lebih lanjut,” ujarnya di depan forum warga.
Sementara itu, perwakilan DPMD Halsel yang turut hadir juga menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan di Desa Toin. Pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah laporan warga dan akan segera menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.
“saya akan sampaikan ke kepala dinas laporan masyarakat secara administratif dan akan menyampikan kepada pak Kadis agar beliau dapat merekomendasikan tindakan yang proporsional terhadap kepala desa. Pemerintah tidak akan membiarkan desa terkatung-katung dalam masalah seperti ini,” jelas utusan DPMD.
Aksi ini menjadi simbol frustrasi rakyat terhadap kepemimpinan yang dianggap gagal menjalankan tanggung jawab sosial dan administratifnya. Tak hanya itu, kasus ini juga memicu desakan publik agar pemerintah kabupaten memperketat pengawasan terhadap kinerja kepala desa Toin.
Redaksi : Limpo
Editor : TB
