Halmahera Selatan, JendelanewsTV.com – Masyarakat Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Desa Toin pada Kamis, 26 Juni 2025. Aksi ini diwarnai pemalangan kantor desa dan seruan keras kepada Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, agar segera mencopot Kepala Desa Toin dari jabatannya, Jumat/27/06/2025.
Massa aksi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu ini turun langsung ke jalan dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menyuarakan berbagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja kepala desa yang dianggap tidak transparan, arogan, dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam orasi yang berlangsung selama berjam-jam, warga menuntut Bupati Bassam Kasuba agar segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala Desa Toin, yang dinilai gagal menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara profesional dan berkeadilan.
“Kami sudah cukup bersabar. Pemerintah desa tidak pernah transparan soal anggaran, pembangunan tidak berjalan, dan aspirasi kami tidak pernah didengar. Kami meminta kepada Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba, agar segera mencopot Kepala Desa Toin demi menyelamatkan desa ini dari keterpurukan,” tegas Ahmad, salah satu orator aksi.
Aksi pemalangan kantor desa dilakukan dengan menutup akses masuk ke kantor menggunakan batang kayu, bambu, dan papan bertuliskan “Kantor Desa Ditutup oleh Warga”. Selain itu, warga juga menyegel pintu masuk dengan Baliho yang bertuliskan,( BUPATI BASSAM KASUBA DIMINTA COPOT KADES TOIN FAHMI TAHER ) sebagai simbol bahwa pemerintahan desa saat ini sudah kehilangan kepercayaan publik.
Menurut warga, berbagai program desa, termasuk Dana Desa, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, bahkan uang meteran litrik yang seharusnya di ganti bagi meraka semua itu hanyala takhayul, pasalnya kades sendiri tidak mau menggantikan uang warga yang sudah memasang meteran listrik secara mandiri, padahal sudah di bahas dalam musyawarah desa ( MUSDES ).
Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya praktik penyelewengan anggaran dan kepemimpinan yang tidak akuntabel. Sementara itu, Kepala Desa Toin dan perangkat desa lainya, tidak ada sutupun yang berkantor di jam waktu jam kantor.
Warga juga mengancam akan melanjutkan aksi ke Kantor Camat hingga Kantor Bupati jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. “Jika Bupati tidak segera bertindak, kami siap mendatangi Kantor Bupati dan menggelar aksi yang lebih besar, dan kami minta agar pemalangan kantor desa ini, yang membuka harus BUPATI BASSAM. Ini bukan sekadar unjuk rasa, ini adalah perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak lagi bisa ditenangkan dengan janji-janji kosong. Mereka menginginkan perubahan nyata di Desa Toin, dimulai dengan pencopotan kepala desa yang mereka anggap telah gagal menjalankan amanah rakyat.
Redaksi : Limpo
Editor : TB
