Halmahera Selatan,JendelanewsTV – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan langsung merespons keluhan masyarakat Desa Toin terkait polemik uang meteran listrik yang tak kunjung dikembalikan. Dalam pertemuan bersama warga baru-baru ini, Bupati menyatakan akan menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan investigasi menyeluruh dan sekaligus audit kinerja serta penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Toin dari tahun 2023 hingga 2025.
Langkah tegas Bupati ini mendapat sambutan positif dari warga Desa Toin, yang selama ini merasa tidak mendapatkan kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan untuk pemasangan meteran listrik. Menurut sejumlah warga, sejak 2024 mereka telah diminta membayar biaya meteran secara kolektif, namun hingga pertengahan 2025, pemasangan tidak kunjung terealisasi dan dana tidak dikembalikan.
“Kami sudah sampaikan secara langsung keluhan masyarakat, dan Alhamdulillah Pak Bupati merespons dengan serius. Beliau akan turunkan tim Inspektorat untuk periksa semua laporan keuangan desa, termasuk soal dana meteran,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Toin kepada media ini, Minggu (22/6/2025).
Bupati Bassam menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, terlebih jika itu menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti akses terhadap listrik.
“Saya akan sampaikan ke Inspektorat segera turun dan melakukan investigasi langsung ke Desa Toin. Bila ada temuan, tentu akan ada proses selanjutnya sesuai aturan. Pemerintah daerah tidak akan membiarkan penyimpangan keuangan yang merugikan masyarakat,” ujar Bassam di hadapan warga.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa audit akan mencakup seluruh pelaksanaan program dan penggunaan Dana Desa selama tiga tahun terakhir. Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, serta untuk menegakkan prinsip good governance hingga ke tingkat desa.
Di sisi lain, beberapa warga mengaku kecewa karena sejak awal mereka berharap proyek meteran listrik dapat mempercepat elektrifikasi desa. Namun kenyataannya, program tersebut justru menyisakan tanda tanya besar, dan hingga kini belum jelas bagaimana status dana yang telah dikumpulkan.
Desakan warga agar dilakukan audit juga mencuat karena kinerja pemerintahan desa dinilai kurang transparan dalam menyampaikan laporan keuangan dan pelaksanaan program.
“Kami bukan ingin menjatuhkan siapa-siapa, tapi masyarakat butuh kejelasan dan keadilan. Dana itu hasil keringat kami, dan semestinya dikembalikan,” ujar salah satu warga.
Dengan adanya komitmen dari Bupati Halsel, masyarakat berharap agar proses investigasi dan audit dilakukan secara independen dan terbuka. Mereka juga meminta agar hasilnya diumumkan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Bassam Kasuba berorientasi pada pemberantasan praktik yang merugikan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.
Redaksi : Limpo
Editor : TB
