Halsel, JendelaNewsTV.com – Gelombang kekecewaan masyarakat Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mencuat ke permukaan. Warga menyoroti sikap Kepala Desa (Kades) Toin yang dinilai tidak pernah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, terutama dengan tidak pernah hadir di kantor desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut sejumlah warga yang ditemui di sekitar Kantor Desa Toin, selama beberapa bulan terakhir kantor tersebut dibiarkan kosong tanpa aktivitas pemerintahan. Alih-alih menjadi pusat pelayanan masyarakat dan aktivitas pemerintahan desa, gedung kantor desa justru berubah fungsi menjadi tempat berjualan oleh warga setempat. Pemandangan ini semakin menambah ironi dan kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Kades saat ini.
“Kantor desa seperti bangunan tak bertuan. Sudah lama tidak ada Kades datang untuk berkantor, padahal di sanalah seharusnya masyarakat datang mengurus segala keperluan administrasi,” ujar Hartono, salah satu tokoh masyarakat Desa Toin.
Ketidakhadiran kepala desa secara terus-menerus tersebut dinilai tidak hanya menghambat jalannya pemerintahan tingkat desa, tetapi juga menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan masyarakat melalui proses pemilihan.
Kekecewaan masyarakat pun kini diarahkan kepada pemerintah kabupaten. Warga mendesak Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, agar tidak menutup mata terhadap persoalan serius yang terjadi di tingkat desa.
“Kami sudah cukup bersabar. Kalau Bupati masih membiarkan ini, berarti sama saja dengan ikut membiarkan pelayanan publik diabaikan,” kata Aprisal Aktivis Desa Toin.
Warga berharap, Pemkab Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera turun tangan untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap Kades Toin. Bahkan, sebagian besar warga secara terang-terangan meminta agar Kades Toin segera dicopot dan digantikan oleh figur yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat.
Selain tidak pernah berkantor, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya menyampaikan aspirasi atau kebutuhan administratif yang bersifat mendesak. Beberapa program desa pun terhenti karena tidak ada koordinasi langsung dari pimpinan desa.
“Kami ingin akses pelayanan yang mudah. Bukan malah harus cari Kades ke luar desa kalau ada surat menyurat atau urusan penting. Ini menyulitkan warga,” tutur Hartono warga Desa Toin.
Kondisi ini dianggap bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik dan pemerintahan desa yang seharusnya dekat dan cepat tanggap terhadap warganya. Apalagi, dalam beberapa agenda pembangunan yang membutuhkan peran langsung kepala desa, kehadiran sang Kades dinilai nihil.
Desakan warga agar ada pergantian pimpinan desa bukanlah tanpa alasan. Mereka menilai bahwa roda pemerintahan di desa harus dijalankan oleh sosok yang memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab penuh terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami butuh kepala desa yang hadir, bukan hanya hadir saat kampanye saja. Pemerintahan itu harus melayani, bukan menghilang,” ujar Mantan Ketua BPD
Dengan situasi ini, masyarakat Desa Toin menaruh harapan besar kepada Bupati Bassam Kasuba dan jajarannya agar segera bertindak tegas dan tidak menunda-nunda langkah penyelesaian. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kades Toin dinilai sebagai solusi awal sebelum kondisi pelayanan desa semakin memburuk dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa secara keseluruhan.
—
(Red/Limpo)
JendelaNewsTV.com
